Kemacetan di kota-kota besar di Indonesia memang masih jadi persoalan utama yang belum teratasi sepenuhnya. Apalagi jam berangkat dan pulang kerja yang makin padat merayap bikin pusing tujuh keliling. Nah, sebenernya ada nggak sih solusi yang bisa dilakukan sama pemerintah buat nanganin hal ini biar nggak tambah parah?
Transportasi Publik yang Lebih Baik dan Terintegrasi Jadi Kunci Utama
Salah satu akar permasalahan kemacetan itu ya karena terlalu banyak kendaraan pribadi yang memadati jalanan. Makanya, kunci utamanya ya pemerintah mesti bikin dan perbaiki fasilitas transportasi publik biar orang lebih tertarik tinggalin kendaraan pribadinya dan beralih ke transportasi massal.
Beberapa contoh transportasi publik andalan yang perlu diprioritaskan pengembangannya antara lain:
- Bus transjakarta dan busway lainnya
- MRT dan LRT
- KRL/Commuter Line
- Angkot, ojek, dan taksi online yang tertib dan teratur operasinya
Kuncinya, semua moda transportasi publik ini mesti terintegrasi dan saling melengkapi satu sama lain. Jadi misalnya penumpang bisa gampang pindah dari MRT ke Transjakarta atau ke KRL hanya dengan satu kartu pembayaran.
Dengan begitu, transportasi publik menjadi solusi transportasi paling efisien dan mengurangi kebutuhan masyarakat pakai kendaraan pribadi yang justru jadi pemicu utama kemacetan.
“Pemerintah perlu meningkatkan anggaran untuk transportasi publik setidaknya menjadi 20% dari total APBD, dari rata-rata hanya 10% selama ini.”
Perbaikan Infrastruktur Jalan yang Rusak atau Sedikit
Selain masalah banyaknya kendaraan pribadi, kondisi infrastruktur jalan yang ada juga sering kali jadi pemicu kemacetan. Misalnya saja jalan yang rusak berat dengan banyak lubang, atau lebar jalan yang nggak memadai di titik-titik rawan macet.
Oleh karena itu pemerintah juga dituntut untuk melakukan perbaikan dan pembangunan memperlebar jalan. Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain:
- Perbaikan jalan yang berlubang atau rusak parah
- Pelebaran badan jalan di titik rawan kemacetan
- Pembangunan underpass atau flyover di persimpangan jalan untuk mengurangi kemacetan
Bagi daerah yang belum memiliki trotoar yang memadai, pemerintah juga perlu membangunkan jalur khusus untuk pejalan kaki. Karena selama ini banyak pejalan kaki yang justru jadi penghambat kelancaran lalu lintas.
Contoh lokasi yang perlu infrastruktur jalan diperbaiki:
| Titik Rawan Macet | Permasalahan | Solusi yang Diperlukan |
|---|---|---|
| Simpanglima | Lebar jalan tidak memadai | Pelebaran badan jalan |
| Semanggi | Banyak pejalan kaki yang menggunakan badan jalan | Perlu dibangun trotoar yang lebih memadai |
| Pasar minggu | Banyaknya persimpangan | Dibutuhkan underpass atau flyover |
Penerapan Ganjil-Genap dan Pembatasan Kendaraan Pribadi Lainnya
Selain itu pemerintah juga bisa menerapkan kebijakan pelarangan kendaraan pribadi seperti ganjil-genap atau pembatasan plat hitam/kuning masuk ke pusat kota pada jam-jam sibuk. Kebijakan ini terbukti cukup efektif untuk sedikit mengurangi volume kendaraan pribadi di jalan.
Pemerintah juga bisa membatasi jumlah total kendaraan pribadi yang boleh dimiliki per individu/keluarga. Misalnya maksimal hanya boleh memiliki 1 mobil pribadi bagi keluarga yang tinggal di pusat kota. Pembatasan ini bisa ditambahkan dalam pembuatan STNK kendaraan bermotor setiap tahunnya.
Evaluasi dan Pengaturan Manajemen Lalu Lintas yang Lebih Baik
Manajemen lalu lintas yang tertib dan efisien juga bisa mengurangi dampak kemacetan di jalanan. Oleh karena itu, Satlantas dituntut untuk terus berupaya mengevaluasi dan mengatur lalu lintas agar semakin tertib.
Beberapa hal yang perlu dievaluasi dan dibenahi antara lain:
- Menegakkan aturan ganjil-genap, larangan plat hitam/kuning, dan pembatasan jumlah kendaraan pribadi dengan optimal
- Lebih banyak memberikan tilang bagi pelanggar lalu lintas
- Mengatur fase traffic light secara dinamis mengikuti kondisi lalu lintas
- Menjaga ketertiban arus lalu lintas di persimpangan jalan rawan macet
Program Car Free Day dan Fleksibilitas Jam Kerja
Pemerintah dan swasta juga bisa berkolaborasi untuk menerapkan program rutin car-free day di jalan protokol tertentu. Biasanya program ini diterapkan pada hari Minggu atau hari libur nasional, agar bisa sedikit mengurangi volume kendaraan pribadi.
Selain itu, instansi pemerintah dan perusahaan swasta skala besar di pusat kota juga disarankan memberlakukan fleksibilitas jam kerja karyawannya. Sehingga tidak terjadi jam padat yang ekstrem di pagi dan sore hari karena banyak karyawan yang berangkat/pulang bersamaan.
Batasi Pendirian Mal dan Hiburan Malam Berlebihan
Salah satu akar masalah kepadatan lalu lintas juga karena terlalu banyaknya mal, kafe, tempat hiburan malam yang berdiri di tengah kota. Ini menyebabkan tingginya pergerakan masyarakat ke pusat kota di malam hari dan memicu kepadatan lalu lintas.
Oleh karena itu pemerintah perlu membatasi izin mendirikan mal atau tempat hiburan baru di pusat kota. Pemerintah juga bisa mengenakan peraturan jam buka/tutup lebih awal untuk tempat hiburan malam agar tidak terlalu ramai menjelang tengah malam.
Pengenaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor
Jika berbagai kebijakan di atas dirasa masih belum cukup mengurangi kepadatan lalu lintas, pemerintah bisa menerapkan kebijakan baru berupa pengenaan pajak progresif kendaraan bermotor.
Maksudnya, pajak kendaraan bagi pemilik kedua, ketiga dan seterusnya semakin diperbesar setiap tahunnya. Tujuannya agar masyarakat tidak terlalu boros memiliki banyak kendaraan pribadi yang tidak digunakan secara optimal.
Contoh skema pajak progresif kendaraan pribadi:
| Kepemilikan Kendaraan | Pajak Tahunan |
|---|---|
| Kendaraan ke-1 | 1 juta rupiah |
| Kendaraan ke-2 | 1,5 juta rupiah |
| Kendaraan ke-3 | 2 juta rupiah |
| Kendaraan ke-4 dan seterusnya | 3 juta rupiah |
Kesimpulan
Nah, itu dia beberapa opsi kebijakan dan solusi yang bisa diterapkan pemerintah untuk mulai mengatasi persoalan kemacetan di kota-kota besar yang sampai saat ini masih jadi momok menakutkan para pengendara.
Masalahnya sekarang, seberapa besar komitmen pemerintah daerah untuk benar-benar menerapkan berbagai rekomendasi ini? Kita tentu berharap kebijakan-kebijakan di atas bisa segera diterapkan agar kualitas hidup warga kota bertambah baik ke depannya.
Selamat berkendara dan selamat tinggal kemacetan!
FAQ
Pertanyaan: Apakah ganjil-genap efektif mengurangi kemacetan?
Jawaban: Berdasarkan pengalaman penerapannya di beberapa kota besar, kebijakan ganjil-genap terbukti mampu sedikit mengurangi jumlah kendaraan pribadi di jalan raya. Namun efektivitasnya sangat bergantung pada konsistensi penegakan aturannya.
Pertanyaan: Berapa biaya yang dibutuhkan untuk membangun MRT/LRT dan fasilitas transportasi publik lainnya?
Jawaban: Diperkirakan rata-rata dibutuhkan biaya sekitar 100-200 juta USD per kilometer (1,5-2,8 Triliun Rupiah) untuk pembangunan MRT dan LRT. Sedangkan armada dan shelter halte busway membutuhkan anggaran sekitar 20-50 ribu USD per unit (300-750 Juta Rupiah).
